Halaman.co.id |Depok – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok murka atas tuduhan Gerakan Depok Bersatu (Gedor) yang menyebut salah satu anggota DPRD nya terlibat dalam praktik pengurusan izin Koat Kafe di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas.
Ketua Fraksi PKB di DPRD Depok, Siswanto mengaku tidak terima atas tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya. Ia mengatakan, tidak ada korelasinya antara dirinya dengan pengurusan izin operasional Koat Kafe.
Baginya, tuduhan tersebut tidak masuk akal mengingat dirinya Sekretaris Komisi D yang membidangi tentang pendidikan, kesehatan dan sosial.
“Misalnya, apakah yang berstatemen pernah melihat saya masuk
ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau sebagainya?,” kata Siswanto kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).
Ia mengatakan bahwa PKB Kota Depok akan mengambil langkah tegas dengan membawa masalah ini ke jalur hukum jika narasumber tidak segera menemukan korelasi yang tepat.
“Jika yang berstatemen tidak segera menemukan korelasinya, maka PKB Kota Depok akan membawa ini ke jalur hukum,” ujarnya.
Siswanto mengatakan langkah itu terpaksa diambil untuk menjaga nama baik institusi dan anggota DPRD Depok sendiri. Karena katanya, apa yang dikatakan narasumber dalam berita merupakan bentuk pencemaran nama baiknya sebagai anggota dewan.
Siswanto mengakui dirinya sangat mengapresiasi keberadan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada. Karena menurutnya, LMS merupakan bagian dari pilar kontrol sosial. “Tapi kalau caranya ngawur begini, tentu tidak bisa dibenarkan,” bebernya.
Siswanto mengatakan dirinya tidak akan main-main dalam menanggapi tuduhan tentang dirinya, Wakil Wali Kota Depok dan PKB Depok. Ia berkomitmen akan bersikap tegas jika apa yang diutarakan pendemo Koat Kafe (Cahyo Putranto Budiman dan Eman Sutriadi) hanya sebatas kata-kata.
“Karena telah mencemarkan nama baik saya dan Wakil Wali Kota Depok pak Chandra Rahmansyah, maka kebenaran ini akan kita kejar,” pungkasnya.
