Halaman.co.id |Depok – Masyarakat Kota Depok yang masih mendambakan akan adanya Sekolah Negeri mengadu pada ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Siswanto.
Siswanto pada saat reses masa sidang III DPRD Kota Depok menyebut pihaknya tengah menyoroti kurang maksimalny program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) dari Pemkot Depok tahun 2025.
Menurut Siswanto, untuk membangun SMPN sekaligus memang Pemkot Depok terbentur akan anggaran untuk membangun SMPN baru, khususnya di kelurahan Ratu Jaya tidak bisa dalam waktu cepat, Pemkot terbentur anggaran.
“Nah solusinya Pemkot Depok menjalankan program RSSG. Namun tahun ini kita rasakan memang belum maksimal,” kata Siswanto saat melakukan Kegiatan Reses di RT 01/01 Kel Ratu Jaya, Kec Cipayung, Depok, Jumat (3/10/2025)
Dikatakannya, dari awal dia melakukan reses kali ini memang ingin menangkap aspirasi masyarakat di luar aspirasi terkait infrastruktur.
“Kali ini saya ingin menjaring aspirasi terkait dengan indeks pembangunan manusianya. Yang selama ini masih banyak kekurangannya, misalkan masalah pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ini harus benar-benar maksimal. Seperti yang muncul soal keinginan masyarakat terkait dengan pendidikan yang murah dan gratis,” tutur Siswanto.
Dikatakan Siswanto, dirinya telah menyampaikan adanya program RSSG yang sudah berjalan kepada masyarakat. Meskipun kemarin karena waktunya singkat, mepet dengan PPDB. Sehingga pelaksanannya tidak maksimal.
“Dari 5.000 kuota yang dicanangkan ini terserap hanya sebanyak 2.700 atau 2.900 yang kurang lebihnya. Artinya memang itu bukti kalau RSSG 2025 ini berjalan kurang maksimal. Nah di tahun 2026 akan kita dorong semaksimal mungkin, karena kita sudah mengetahui, sudah mengidentifikasi faktornya apa sehingga tidak maksimal,” katanya.
“Kemudian, banyak sekolah-sekolah yang melakukan MOU dengan Pemkot Depok melalui program ini. Sayangnya sarana-sarananya tidak memadai. Seperti yang kemarin saya contohkan itu ada SMP yang disediakan rombelnya itu untuk 50 orang. Namun hanya 2 orang yang masuk disitu. Karena hampir semuanya menolak untuk sekolah disitu. Sekolahnya tidak layak, jadi orang tidak mau,” kata dewan yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis ini.
Kelemahan-kelemahan itu menjadi catatan dan telah disampaikan ke pihak Pemkot bahwa sekolah-sekolah swasta yang kemarin menjalin kerjasama ini perlu didorong untuk perbaikan sarana-prasarana di sekolah-sekolah ini. “Harus ada sekala prioritas untuk membangun, memperbaiki sarana-perasarana sekolah ini,” tegasnya.
Selain RSSG, terkait kesehatan Program Universal Health Coverage (UHC) juga jadi sorotan. Tahun 2026 Siswanto berharap UHC bisa lebih tepat sasaran. “Saya sampaikan bahwa UHC di tahun 2025 ini masih menggunakan sistem yang tidak cut off, kurang tepat sasaran. Karena 2026 nanti ini UHC akan digunakan sistem cut off. Jadi ada survei, ada verifikasi faktual ya. Jadi benar-benar sesuai yang membutuhkan. Nah, kriterianya lebih ketat lagi. Sesuai dengan DTSEN,” ujarnya.***
