Halaman.co.id |Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 19 persen untuk barang-barang impor asal Indonesia, menandai babak baru hubungan dagang kedua negara. Kebijakan ini diumumkan Trump melalui akun Truth Social pada Selasa (15/7/2025) waktu setempat.
Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “kemenangan besar” bagi perekonomian Amerika Serikat, setelah sebelumnya ia mengancam akan menaikkan tarif impor Indonesia hingga 32 persen jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.
“Great deal, for everybody, just made with Indonesia. I dealt directly with their highly respected President,” tulis Trump.
Sebagai bagian dari kesepakatan dagang ini, Indonesia sepakat untuk membeli produk energi Amerika Serikat senilai US$ 15 miliar, produk pertanian senilai US$ 4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing dalam lima tahun mendatang. Produk pesawat ini mencakup jenis Boeing 777 dan Boeing 737 MAX yang akan digunakan maskapai nasional dan swasta Indonesia.
Dalam pernyataannya, Trump menjelaskan bahwa barang-barang ekspor Amerika Serikat ke Indonesia akan dibebaskan dari tarif, menjadikan kebijakan ini sebagai langkah satu arah untuk mendorong ekspor produk Amerika ke pasar Indonesia.
Kesepakatan ini dijadwalkan akan berlaku mulai 1 Agustus 2025, dengan masa transisi 60 hari untuk kontrak dagang yang sedang berjalan. Selain itu, akan dilakukan peninjauan ulang kesepakatan dalam kurun waktu 18 bulan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap neraca perdagangan kedua negara.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia yang mengonfirmasi detail teknis dari kesepakatan tersebut. Namun, beberapa pengamat menilai kebijakan ini dapat menjaga akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat di tengah ancaman tarif yang lebih tinggi.
Langkah ini juga memicu reaksi di tingkat global, di mana sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat dilaporkan bersiap untuk menerapkan tarif balasan sebagai respons atas kebijakan tarif yang lebih luas dalam paket “Liberation Day Tariffs” yang sedang dicanangkan pemerintahan Trump menjelang batas waktu 1 Agustus 2025.
Kesepakatan dagang ini menjadi salah satu upaya pemerintahan Trump untuk memperkuat posisi Amerika Serikat dalam perdagangan global, sekaligus menjadi sorotan di tengah dinamika politik dan ekonomi dunia yang terus bergerak cepat.
