Halaman.co.id |Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, berharap para menteri dalam Kabinet Merah Putih dapat menyelaraskan langkah dan irama kerja dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini muncul di tengah kembalinya wacana perombakan kabinet yang sempat dilontarkan oleh beberapa pihak.
“Ikuti langkah dan irama Presiden,” tutur Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5). Ia menganalogikan, “Ketika Presiden melangkah dalam 20 langkah maka para menteri dan pembantunya mestinya juga mengikuti langkah yang sama dari Presiden. Ketika Presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya.”
Selain keselarasan ‘gerak’, Ketua MPR RI ini juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas. “Kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Muzani menjelaskan bahwa ia belum menerima informasi langsung dari Presiden Prabowo terkait pandangan atau tanggapan mengenai isu perombakan kabinet yang muncul kembali. “Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari Presiden, sejauh ini belum,” ujarnya.
Istana Bantah Isu Reshuffle, Evaluasi Kinerja Berjalan Rutin
Sebelumnya, Istana Kepresidenan juga telah menanggapi isu perombakan kabinet. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar tersebut.
“Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Belum ada,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pembantunya di Kabinet Merah Putih. “Secara rutin, beliau melakukan monitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih,” jelasnya.
Dorongan untuk melakukan perombakan kabinet sebelumnya sempat dilontarkan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam sebuah acara sarasehan memperingati 27 tahun reformasi 1998 di Jakarta, Selasa (21/5/2025). Dalam kesempatan itu, ia berpendapat bahwa momentum reformasi harus diulang dalam konteks transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia
