Halaman.co.id |Depok – Anggota Komisi D di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Ade Firmansyah menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan agar Depok kembali berpredikat UHC tengah tahun ini.
“Kita akan terus berisik, sampai Pemkot Depok dengan BPJS mengumumkan Depok kembali berstatus UHC,” tegas Ade Firmansyah di momen PKS Coffe Talk di Kelapa Dua, Cimanggis Sabtu (9/5/2026).
Adef, sapaan akrab Ade Firmansyah mendesak Pemkot Depok untuk tidak mengorbankan layanan kesehatan masyarakat dengan dalih apapun. Ia katakan, program-program yang sekiranya berkaitan langsung dengan masyarakat kelas bawah tidak dijadikan ajang “judi” politik.
“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terjun bebas kepada pemerintah. Kami di PKS akan terus berisik selama Kota Depok belum menetapkan status UHC lagi,” pungkas Adef.
Dukungan serupa dilontarkan Anggota Komisi D lainnya. Adalah Ela Dahlia, politisi perempuan dari Fraksi PKS juga menyuarakan aspirasinya demi akses kesehatan masyarakat yang mudah.
Ela Dahlia berharap dengan meningkatnya kepesertaan BPJS mandiri bisa mengembalikan status Kota Depok kembali ber-UHC lebih cepat, terlebih saat ini telah adanya anggaran Rp 114 M untuk memperkuat layanan kesehatan serta sejumlah uang dari bantuan provinsi Jabar.
“Peningkatan pelayanan kesehatan para peseeta bpjs juga harus ditingkatkan, jangan ada diskriminasi dengan pasien umum sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Dengan demikian masyarakat mempunyai semangat untuk ikut kepesertaan bpjs dan kembali mengakktifkan bpjs mandirinya,” ujar Ela.
Berdasarkan informasi yang didapat, saat ini Pemkot Depok bersama DPRD resmi memperkuat anggaran kesehatan hingga lebih dari Rp114 miliar sebagai langkah strategis untuk kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk ambisi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai target UHC pada tahun 2026.
Ela Dahlia menyebut anggaran Rp114 miliar merupakan angka yang signifikan. Namun, menurutnya, keberhasilan UHC bukan sekadar soal besaran dana, melainkan ketepatan sasaran.
“Ini adalah potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Depok,” ujar politisi PKS tersebut.
Ela juga mengutip pernyataan Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, yang menegaskan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh mengalami penurunan kualitas maupun akses.
Karena itu, UHC harus kembali diaktifkan demi keselamatan dan keadilan kesehatan bagi seluruh warga Depok.
Di sisi lain, Ela Dahlia melihat adanya peluang strategis dari anggaran tersebut sebagai jaring pengaman bagi warga non-PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau warga miskin yang belum terdata.
“Ini adalah langkah krusial untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok,” ujar Ela.
