Halaman.co.id |Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok buka suara perihal turap ambruk di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Kecamatan Cilodong beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi C di DPRD Depok, Bambang Sutopo mengaku geram. Ia mempertanyakan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) yang dinilai asal dalam memilih rekanan atau pelaksana proyek.
Amarah pria yang biasa disapa HBS tersebut kian memuncak ketika dirinya meminta penjelasan Kepala Disrumkim Kota Depok Adnan Mahyudin namun dilemparkan ke Dinas PUPR.
“Saya dibuat seperti di bola oleh Kadis Rumkim, tektok sana sini ketika saya konfirmasi perihal turap ambruk ini. Pak Kadis Rumkim malah menyalahkan PUPR,” kata HBS di Kantor DPRD, Rabu (8/4/2026).
Atas kejadian tersebut, HBS mendesak Pemkot Depok mengevaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman agar lebih baik dalam melaksanakan proyek pembangunan di Kota Depok.
Bambang juga menekankan agar Dinas Teknis seperti Disrumkim dan DPUPR Kota Depok lebih selektif dalam memilih rekanan pemerintah.
“Jangan sampai pembangunan tidak memiliki dampak positif di masyarakat. Kasihan pajak yang masyarakat bayarkan,” ujarnya.
Bambang Sutopo juga menjelaskan lebih jauh terkait dampak jika Pemerintah Kota Depok khususnya dinas teknis salah dalam memilih rekanan pada proses pembangunan.
“Jangan sampai janji politik wali kota terkait pembangunan infrastruktur terganggu akibat dinas abai dalam memilih rekanan, sudah tentu banyak pihak yang akan dirugikan,” pungkasnya.
