Halaman.co.id |Depok – Turap di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kalimulya 1, Kecamatan Cilodong ambruk beberapa waktu lalu. Turap tersebut merupakan proyek yang berada di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok.
Warga Perumahan Puri Insani 2 yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan mengatakan turap tersebut ambruk setelah 7 bulan dibangun oleh pelaksana pemerintah.
“Turap itu baru dikerjakan 7 bulanan, sekitar Bulan Agustus tahun lalu. Ini turap punya Rumkim bukan PU,” kata narasumber tersebut, Jumat (3/4/2026) seperti dilansir media lain.
Narasumber tersebut menduga proyek pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Pasalnya, pembangunan dilakukan belum genap satu tahun.
Narasumber juga mengutarakan bahwa dirinya pernah menyampaikan kepada Konsultan agar tebing makam TPU Kalimulya 1 itu dibuat Bronjong saja, jangan turap.
“Saya pernah bilang ke kosultan pas lagi dikerjakan, jangan bangun turap tapi Bronjong. Kalau turap, nanti percuma bakal roboh,” tukasnya.
Ia lantas merasa heran, seharusnya konsultan tahu persis teknis pembangunan turap. Ia melihat, turap baru berada dibelakang turap lama. Sehingga menurut penilaiannya, turap lama tidak kuat menahan beban, yang pada akhirnya turap baru tersebut roboh.
“Konsultan kan seharusnya tahu teknis ya, saya lihat kenapa turap lama tidak dibongkar dulu. Malah yang ada, dia bangun turap baru dengan galian dibelakang turap lama, jadi robohkan semua kan,” ulasnya.
Menurut keterangan seorang keamanan Perumahan Puri Insani 2, peristiwa robohnya turap tersebut terjadi sejak 6 hari lalu. Namun hingga kini, belum ada tindakan perbaikan.
Hingga saat ini, Kepala Bidang Pemakan Umum Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok M. Iksan tidak dapat dihubungi.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa), Gita Kurniawan mengatakan dengan robohnya turap tersebut, maka pihak Disrumkim Depok, Kontraktor Pelaksana beserta Konsultan Pengawas berpotensi merugikan keuangan negara.
“Yang pasti konsultan perencanaan, dinas maupun konsultan pengawas hampir merugikan negara,” pungkas Gita.
