Halaman.co.id |Depok – Dihapusnya program kesehatan bernama Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Kota Depok dipastikan tidak memutus layanan kesehatan bagi warga, khususnya warga miskin yang ada.
Pemerintah Kota Depok melalui Kepala Dinas Kesehatan, Mary Liziatiwati menjelaskan akan tetap memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Mary menjelaskan, saat program UHC masih berjalan, tercatat sebanyak 560.954 jiwa menerima bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah.
Dengan sudah tidak diberlakukan kembali program tersebut, saat ini Pemkot Depok menyiapkan program Jaminan Kesehatan (Jamkes) yang menyasar 452.053 orang.
“Data tersebut sesuai dengan desil 1 sampai desil 5, karena sasarannya berdasarkan kategori masyarakat yang masuk dalam kriteria penerima bantuan,” kata Mary dilansir dari portal resmi Pemkot Depok, Minggu (11/01/26).
Lebih lanjut, Mary menambahkan, terdapat sekitar 108.900 jiwa yang tidak lagi masuk dalam sasaran penerima manfaat jaminan kesehatan dari pemerintah.
Artinya, masyarakat yang tidak masuk sasaran penerima manfaat tersebut didorong mengikuti program BPJS Kesehatan secara mandiri dengan besaran iuran Rp35 ribu per bulan sesuai ketentuan kelas III.
Mary menegaskan, kebijakan ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran serta menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan di Kota Depok.
“Pemkot Depok tetap berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama bagi warga miskin dan rentan, melalui skema jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Dengan skema tersebut, Pemkot Depok memastikan bahwa tidak adanya program UHC tidak serta-merta menghilangkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.
Tetapi, digantikan dengan mekanisme jaminan kesehatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
“Harapannya, masyarakat yang menerima bantuan kesehatan tepat sasaran dan sesuai kriteria penerima bantuan,” tutupnya
