Halaman.co.id |Depok – Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro angkat suara tentang rencana Pembangunan Fly Over (FO) Margonda.
Ia menyoroti Rencana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan Layang (Fly Over) Juanda-Margonda Kota Depok yang direncanakan dibangun pada 2026 mendatang.
Riko katakan, pembangunan fisik infrastruktur Flyover tersebut akan berpotensi mengakibatkan dampak pemborosan anggaran, jika tidak memperhatikan beberapa aspek hal.
Sebagaimana diketahui proyek tersebut rencananya akan menelan anggaran biaya sebesar Rp 275 miliar melalui skema pengajuan pinjaman daerah dari Kementerian Keuangan.
Riko mengatakan cara praktek pemborosan dari adanya pembangunan itu bisa dari mana saja termasuk pinjaman dari Pemerintah Pusat.
Namun menurutnya, dari sisi itu tak ada problem karena dari skema sudah diatur, berapa milik pinjamannya dan sebagainya.
“Hanya bagaimana setelah adanya perencanaan itu, kebijakan fiskal yang akan dibangun memberikan mobilitas atau dampak atas kegiatan itu,” kata Riko melalui keterangan resminya, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, perencanaan yang matang dengan berdasarkan kebutuhan daerah menjadi langkah awal untuk memulai sebuah pembangunan infrastruktur. Karena instrumen dari adanya pembangunan infrastruktur salah satunya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi.
“Meski rata-rata dalam kajiannya itu masih banyak yang disanggah di suatu perjalanan. Nah agar perencanaannya itu tetap konsisten, maka harus matang pula perencanaannya. Karena kita berharap infrastruktur itu nantinya mampu membuat konektivitas perekonomian jadi meningkat,” kata Riko.
Selain itu, Riko menyampaikan lebih jauh dalam perencanaan pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan dampak dari proses hingga pasca pembangunan itu diselesaikan.
“Harus diperhatikan dan dihitung selama proses pembangunan. Karena pastinya akan ada dampak sosial, dampak ekonomi, keamanan warga yang terjadi selama proses pembangunan, jangan sampai itu malah mengalami kerugian,” jelasnya.
Sehingga sambungnya kata dia, perencanaan pembangunan yang direncanakan itu semua dipastikan sudah tak ada masalah dikemudian waktu. Terutama bagi masyarakat di kawasan setempat yang terdampak dari proyek pembangunan pemerintah tersebut, seperti terkait pengaturan jalan, keselamatan warga dan dampak ekonomi.
“Karena di situ bagaimana pun juga kan ada urat nadi perekonomian warga. Terus kemudian kalau Flyover itu sudah selesai, sebetulnya harapan kita juga ada sebuah pembangunan fisik, maka ada akselerasi pembangunan ekonomi juga seperti itu kan harapannya,” terang Riko.
Riko memberikan salah satu contoh, ketika ada suatu perencanaan pembangunan seharusnya sudah sejak awal memiliki perhitungan dan dampak pertumbuhan ekonominya. Sehingga, kata dia dengan adanya pembangunan infrastruktur Flyover tersebut ke depannya diharapkan bisa mendapatkan mobilitas keluarga yang semakin baik.
“Akan ada pertumbuhan ekonominya sekian persen dan bagaimana akan juga menyumbang pendapatan bagi daerah sekian persen. Agar jalan yang dibangun itu bukan hanya sekadar sebuah aktivitas fisik saja,” tutur Riko.
“Jadi, setelah pembangunan itu berlangsung, sebetulnya dampak terutama dari pembangunannya itu adalah dampak ekonomi berkelanjutan yang ditunggu, itu yang seharusnya bisa terlihat,” tambahnya.
Maka itu, Riko berkesimpulan Pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek tersebut, jika tak ingin pembangunan infrastruktur itu berdampak buruk kepada keuangan kas daerah. Kata dia, pertama telah sesuai berdasarkan kebutuhan, kemudian konsisten dengan hasil perencanaan dan adanya kontrol atau pengawasan.
“Jadi jangan sampai, ternyata pertumbuhan ekonominya, tidak terlalu melakukan lompatan. Ibarat kita ingin punya motor, beli dengan kredit diharapkan akan ada peningkatan pendapatan, tapi ketika sudah punya motor, ternyata motor itu tak memberikan tingkat pendapatan. Artinya apa? Kita sudah membiayai hidup dan mesti bayar kredit motor tapi malah minus dari pendapatan,” katanya.
“Kalau untuk tenor bunga dari pinjaman daerah itu tak ada masalah, karena dia sudah diatur dari skema, tinggal kita bisa pilih, mana kepercayaan kita. Tapi yang terpenting yaitu proyeksinya berarti kalau selama sekian, kita sudah mengesampingkan anggaran lainnya sekian, seperti itu,” pungkasnya.
Disamping itu, dia berpendapat untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan juga kebijakan dari kajian ekonomi yang mendalam, mulai dari berapa pembiayaan anggaran yang akan dibayarkan, berapa target pertumbuhan ekonominya per tahun dan lainnya.
“Artinya hal-hal itu semuanya juga harus dipikirkan secara matang, jangan sampai dengan adanya pembangunan Flyover itu akhirnya membuat hal yang sifatnya hak pelayanan publik lainnya malah dikesampingkan. Misalkan seperti bangun sekolah, honor guru, layanan kesehatan, perbaikan jalan dan hal fundemental lainnya yang seharusnya terbayarkan, karena anggarannya dipakai buat cicil itu akhirnya jadi tak terbayarkan,” terang Riko.
Riko kembali mengingatkan dirinya tetap mewanti-wanti kaitan dengan sisi manfaat dari rencana pembangunan Flyover tersebut. Terlebih sumber anggarannya melalui dana pinjaman pusat yang nantinya akan dicicil menggunakan APBD setiap tahun.
“Hati-hati karena ini utang ya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bisa melakukan duduk bersama untuk melihat aspek perencanaan, berapa nilai manfaatnya, berapa nilai modalnya. Dan teman-teman Bappeda nanti bisa menghitung berapa nilai uang yang harus dikucurkan setiap tahun. Jangan sampai malah itu mengganggu anggaran pelayanan publik lainnya, akibat bayar utang malah tak jadi bangun sekolah, harusnya anggaranya bisa gaji para guru honorer dan lainnya, malah tak terbayarkan,” tandasnya.
