Halaman.co.id |Depok – Pernyataan Sekretaris Komisi A di DPRD Depok, Babai Suhaimi yang menyebut pecat sejumlah kepala dinas yang tidak hadir pada Rapat Paripurna menimbulkan sejumlah opini publik. Kasno, salah satunya.
Kasno menyarankan seharusnya Babai Suhaimi tidak hanya mengamati dan menilai kinerja para pejabat di Pemkot Depok, namun harus mampu menilai kinerja di Internal DPRD.
Pernyataan itu diutarakan Kasno mengingat hingga saat ini anggota DPRD lah yang paling banyak absen, bahkan saat rapat paripurna yang notabenenya mereka gelar sendiri.
“Apalagi beberapa belakangan ini, patut diduga ada sejumlah oknum anggota DPRD Kota Depok yang sering kali melakukan sidak-sidak ke beberapa tempat usaha. Seperti ke pengembang perumahan maupun usaha lainnya di wilayah Depok tanpa dibekali surat tugas dari unsur pimpinan,” ungkap Kasno kepada wartawan Selasa (11/11/2025).
Lebih lanjut menurutnya, dugaan masih adanya perilaku sidak ilegal tersebut yang dilakukan sejumlah oknum DPRD Kota Depok tak ubahnya terkesan menyaingi dan mengambil alih tugas dan fungsi Sat Pol PP di lapangan.
“Maka itu saran dan masukan dari kami, sebelum Dewan Babai Suhaimi melontarkan interupsi atau kritikan terhadap orang lain. Benahi dahulu perilaku dan moral internal DPRD, bukan malah sebaliknya, “ tandas Kasno.
Sebagaimana diketahui Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 diwarnai hujan interupsi dari sejumlah anggota DPRD yang hadir. Salah satu yang menyita perhatian yakni interupsi dari Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan, kehadiran para pejabat dinas dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap proses pembahasan kebijakan publik yang dilakukan bersama DPRD.
“Mereka yang mengusulkan, mereka pula yang melaksanakan. Jadi wajar kalau mereka hadir dan menghargai prosesnya. Kalau diundang berulang kali tetap tidak datang, apalagi dua kali berturut-turut, ya sudah, ganti atau pecat saja. Tidak perlu takut,” tegas Babai.
Babai pun mendesak Wali Kota Depok untuk bersikap tegas terhadap pejabat yang tidak disiplin. Guna menciptakan tata kelola lingkungan Pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan saling menghormati antara eksekutif dan legislatif.
Sebelumnya diberitakan,
Ketidakhadiran sejumlah kepala dinas pada Pemerintah Kota Depok pada Rapat Paripurna DPRD mendapat peringatan keras dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Babai Suhaimi.
Pria yang mendapat julukan “Wali Kota Cipayung” tersebut menyayangkan sikap sejumlah kepala dinas yang tidak hadir dalam rapat paripurna penting di DPRD Kota Depok pada Senin (10/11/2025).
Makian Babai itu diutarakan usai rapat paripurna dengan agenda Persetujuan DPRD Terhadap Raperda Kota Depok tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baru-baru ini.
Menurut Babai, ketidakhadiran para kepala dinas menunjukkan lemahnya komitmen dan etika kerja sebagai aparatur pemerintah daerah.
Padahal, rapat tersebut membahas agenda penting yang membutuhkan kehadiran pihak eksekutif, khususnya dinas terkait yang menjadi pengusul dan pelaksana kebijakan.
“Saya menyayangkan perilaku kepala dinas. Apabila Pak Wali Kota terus membiarkan pola kerja seperti ini, bagaimana moto Depok Maju, Berbudaya dan Sejahtera bisa terwujud?” ujar Babai, Senin 10 November 2025.
Babai menegaskan bahwa para kepala dinas seharusnya menghargai proses pembahasan yang dilakukan bersama DPRD, terutama dalam rapat-rapat paripurna yang menjadi forum resmi antara eksekutif dan legislatif.
“Mereka yang mengusulkan, mereka yang mengerjakan. Seharusnya mereka hadir dan menghargai. Kalau diundang berulang kali tidak datang, apalagi sampai dua kali berturut-turut, ya sudah, ganti atau pecat saja. Kenapa harus takut?” tegasnya.
Babai berharap Wali Kota Depok bersikap tegas terhadap bawahannya agar tata kelola pemerintahan berjalan disiplin, profesional, dan saling menghargai antara lembaga legislatif dan eksekutif.
