Halaman.co.id |Depok – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok menggelar sejumlah kegiatan sosial untuk masyarakat dalam rangkaian HUT Partai Golkar ke 61. Diantaranya pengobatan gratis, sunatan masal, pasar murah hingga pembagian ribuan sembako di kantor DPD Partai Golkar Kota Depok, Senin (29/9/2022).
Ketua DPD Golkar kota Depok Dr dr Farabi El Fouz Arafiq mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Golkar ke-61 yang digelar serentak di seluruh Indonesia.
“Kegiatan ini sesuai dengan instruksi DPP Partai Golkar tentang Penyelenggaraan Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT ke-61 Partai Golkar Tahun 2025,” ujar Farabi.
“Pengobatan gratis ini merupakan aksi sosial yang biasa dilakukan Partai Golkar sebagai simbol kepedulian partai terhadap kesehatan masyarakat. Kami ingin menjadikan momentum HUT ke-61 ini sebagai pengingat bahwa politik harus hadir memberi manfaat langsung bagi masyarakat” kata Farabi.
“Jadi selain pengobatan gratis, kedua kita gelar juga pembagian sembako, kemudian ketiga dan ini merupakan inisiatif kita Golkar Depok, sunatan masal dan keempat pasar murah. Semua itu kami gelar untuk masyarakat kota Depok,” ujarnya.
Farabi yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat itu mengharapkan acara sosial ini dapat menjadi salah satu agenda penting Golkar Depok untuk memperkuat kiprah partai dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.
“Kita gaungkan bahwa suara rakyat adalah suara Golkar. Maka kita hadir di tengah masyarakat, ada di masyarakat. Kita dengar suaranya, kita bawa ke atas dan itulah yang kita suarakan,” kata Farabi.
“Hal ini sejalan dengan tema besar HUT ke-61 yang menekankan semangat kebangsaan dan kebersamaan serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ujar Farabi.
Di Depok ini kan ada Dewan Kota, Provinsi hingga nasional atau DPR RI. Jadi kami dewan-dewan Golkar ada di masyarakat. Untuk kota bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah kota Depok, untuk provinsi ke Jawa Barat dan dewan pusat, di DPR bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat negara, kebijakan negara,” ujar Farabi.***
