Halaman.co.id |Depok – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Cimanggis berkolaborasi dengan KPP Pratama Depok Sawangan menggelar Forum Konsultasi Pajak dalam rangka Peluncuran Piagam Wajib Pajak (Takxpayer Charter) di wilayah Kota Depok, Jumat (22/8/2025).
Acara yang diselenggarakan di Aula KPP Pratama Depok Cimanggis, Jalan Pemuda, Pancoran Mas ini dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III Romadhaniah, Kepala KKP Pratama Depok Cimanggis Eko Pandoyo Wisnu Bawono, Kepala KKP Pratama Depok Sawangan Chairuddin Umsohi.
Sedangkan dari peserta, hadir unsur stakeholder, diantaranya Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Wahid Suryono, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Agus Sofan, hingga perwakilan wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Romadhaniah menuturkan acara ini merupakan amanah Direktorat Jenderal Pajak Pusat, dengan harapan bisa merumuskan secara konkrit mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak.
“Kanwil seluruh Indonesia harus menyelenggarakan ini dan ini sangat bagus momennya agar terang benderang hak dan kewajibannya apa, baik dari sisi wajib pajak dan kami sebagai fiskus (pegawai pajak),” ungkapnya.
Menurutnya, konsultasi publik sangat penting untuk mengetahui perspektif wajib pajak, misalnya perihal kendala terkait dengan sistem atau regulasi, proses bisnis, hingga harapan percepatan dalam sistem pelayanan.
“Itu semua tentu perlu kita dengarkan dan ketahui. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki, pelan tapi pasti,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil DJB Jabar III menekankan perihal pentingnya integritas profesionalisme bagi para pegawai pajak, yang sudah ada di dalam kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan.
“Ini tentunya bukan sekadar lip service. Profesionalisme itu didasari oleh integritas. Kalau integritas kita sudah bagus, Insyaallah yang namanya pajak tumbuh itu pasti tidak mungkin tidak. Dan kalau sudah pajak tumbuh, Indonesia tangguh pasti. Kita kan 82% ini penerimaan negara itu bersumber dari pajak,” tuturnya.
Sementara, Kepala KKP Pratama Depok Cimanggis Eko Pandoyo Wisnu Bawono, dalam sambutannya mengutarakan bahwa Piagam Wajib Pajak hadir sebagai komitmen DJP untuk membangun hubungan yang transparan antara wajib pajak dengan DJP.
“Takxpayer Charter bukan hanya panduan bagi masyarakat nantinya, karena menyangkut delapan hak dan kewajiban. Ini juga sebagai bentuk tanggung jawab DJP untuk bisa menjadikan Takxpayer Charter sebagai standar etika dan transparansi di dalam pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
