Halaman.co.id |Depok – Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Depok secara tegas menolak hasil pengumuman verifikasi bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Depok yang dikeluarkan Steering Committee (SC).
Sekretaris AMPG Kota Depok, Dimas Bayu, Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-X Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok kembali menuai sorotan tajam akibat tidak transparan nya proses pemilihan ketua.
Menurut hasil penelusuran dan berbagai validasi data, Bayu atas nama AMPG Kota Depok menulai keputusan SC cacat prosedur dan melanggar Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
Ia jelaskan, proses verifikasi yang seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi dan demokratisasi justru dinilai sarat rekayasa untuk mengarahkan Musda pada skenario calon tunggal yang kemudian ditetapkan secara aklamasi.
Karenanya, Bayu menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak bisa dibiarkan. Ia menilai SC telah bertindak tidak objektif dengan mengabaikan aturan organisasi demi kepentingan kelompok tertentu.
“Kami dari AMPG Kota Depok dengan tegas menolak hasil verifikasi yang dikeluarkan SC. Ada indikasi kuat pengakalan sistem untuk menutup peluang bagi calon lain, sehingga Musda diarahkan ke calon tunggal dan aklamasi. Hal ini jelas mencederai semangat demokrasi, bahkan melanggar AD/ART KNPI,” kata Bayu melalui keterangan resminya, Minggu (17/7/2025).
Ia juga menerangkan, Musda merupakan forum tertinggi organisasi kepemudaan, yang semestinya menjadi wadah konsolidasi ide, gagasan, serta regenerasi kepemimpinan pemuda. Namun, apabila prosesnya dipenuhi manipulasi, maka legitimasi hasil Musda akan diragukan.
“Musda itu bukan sekadar formalitas, tapi momentum penting bagi pemuda untuk menentukan arah gerakan ke depan. Kalau sejak awal prosesnya dipenuhi rekayasa, bagaimana mungkin hasilnya bisa dipercaya? Kami khawatir, kepemimpinan yang lahir dari proses curang hanya akan membawa KNPI ke arah stagnasi,” tambahnya.
AMPG Kota Depok juga menyoroti adanya keberpihakan panitia SC dalam menjalankan tugas. Menurut mereka, netralitas panitia adalah kunci agar Musda berlangsung adil. Namun faktanya, banyak aturan dan prosedur yang diabaikan demi meloloskan satu nama sebagai calon tunggal.
Lebih jauh, Dimas Bayu menyerukan agar seluruh unsur KNPI, baik di tingkat Jawa Barat maupun DPP KNPI, segera turun tangan mengawasi jalannya Musda X Kota Depok. Ia menegaskan, AMPG tidak akan tinggal diam melihat adanya praktik yang merusak demokrasi kepemudaan.
“Kami mendesak DPD KNPI Jawa Barat dan DPP KNPI untuk mengawal langsung proses Musda X ini. Jangan biarkan KNPI Kota Depok dicederai oleh kepentingan sesaat. Rumah besar pemuda ini harus tetap menjadi wadah yang inklusif, bukan alat segelintir orang. Jika Musda tetap dipaksakan dengan kecurangan, maka pemuda Depok akan kehilangan kepercayaan terhadap organisasinya sendiri,” tegas Dimas.
AMPG menutup pernyataan dengan komitmen untuk terus mengawal proses Musda hingga tuntas. Mereka berharap Musda X KNPI Kota Depok benar-benar melahirkan kepemimpinan baru yang sah, demokratis, dan dapat mengakomodasi seluruh aspirasi organisasi kepemudaan di Kota Depok.
“KNPI adalah rumah bersama pemuda. Kami tidak ingin rumah ini roboh hanya karena kepentingan politik jangka pendek. Pemuda harus menjadi garda terdepan menjaga demokrasi, bukan malah menjadi korban dari praktik akal-akalan yang memalukan,” pungkas Dimas Bayu.
