Halaman.co.id |Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mendesak pemerintah memprioritaskan anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan secara tegas oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Depok H. Hengky kepada media usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, Kawasan Boulevard GDC, Senin (4/8/2025).
“Aduan dari masyarakat sangat banyak, dan anehnya, setiap tahun jumlahnya tidak berkurang, malah bertambah,” ungkapnya.
Hengky menyatakan, dengan memasukkan RTLH ke dalam RPJMD, DPRD akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengintervensi alokasi anggaran, sehingga perbaikan rumah bisa dieksekusi lebih cepat.
Politisi PKS tersebut menyoroti beberapa alokasi anggaran yang dianggapnya kurang mendesak, seperti dana untuk ‘karet menghapus’ dan ‘Kopi Liong’, yang masing-masing mencapai hampir Rp1 miliar.
Ia lantas membandingkan alokasi tersebut dengan kondisi warga yang rumahnya sangat memprihatinkan.
“Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika hujan turun, mereka harus berkumpul di satu ruangan yang masih aman di dapur karena atap rumahnya bocor. Ini adalah layanan dasar yang harusnya menjadi prioritas pemerintah,” tegas Hengky.
Ia menambahkan, perbaikan ini dapat mengacu pada regulasi Bantuan Tak Terduga (BTT) karena kondisinya sudah termasuk darurat.
Hengky berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk Wali Kota Depok, pimpinan DPRD, dan OPD terkait, dapat menunjukkan keberpihakan pada rakyat dengan mengalokasikan anggaran perubahan secepatnya.
Hengky berharap pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Seperti janji saat kampanye membawa narasi perubahan, mari kita wujudkan.
“Mari kita ubah perilaku para elite dan pemangku jabatan agar kebijakan publik yang diambil bersandar pada kepentingan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan rumah layak huni,” tutupnya.
