Halaman.co.id |Subang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyerukan aksi nyata dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, untuk segera mengeluarkan kebijakan konkret dalam menangani krisis perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Memberi karpet merah kepada investor itu harus. Tapi wajib juga kita berikan karpet merah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki rumah yang layak huni,” tegas Ara saat berada di Subang, Jawa Barat.
Ara mengungkap, berdasarkan catatan resmi Kementerian PKP, terdapat 26,9 juta unit rumah tak layak huni di seluruh Indonesia, dan mayoritas berada di Jawa Barat.
Ia menyoroti bahwa kemiskinan menjadi akar persoalan ini, yang diperparah dengan maraknya jeratan rentenir atau “bank emok” kepada warga miskin.
“Saya yakin Gubernur sekarang bisa mengatasinya. Saya harap Gubernur Jabar segera mengeluarkan kebijakan konkret agar MBR bisa tinggal di rumah layak,” katanya.
Sebagai bentuk solusi nyata, Kementerian PKP meluncurkan program “Pembiayaan Home”, sebuah skema pembiayaan mikro perumahan yang dirancang agar MBR tak lagi terjerat pinjaman ilegal dan bisa merenovasi tempat tinggalnya. Program ini juga mendorong rumah digunakan sebagai tempat usaha produktif.
Inisiatif ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jabar, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB. Ara bahkan mengampanyekan langsung program ini dari kediaman Gubernur Jabar di Lembur Pakuan, Selasa (22/7) malam.
Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menegaskan bahwa pembiayaan ini menyasar nasabah PNM Mekaar, mayoritas merupakan ibu-ibu prasejahtera dan pelaku usaha mikro, dengan fasilitas pelatihan, pendampingan, hingga dukungan perizinan usaha.
