Halaman.co.id |Jakarta – Partai NasDem kembali melontarkan usulan strategis terkait masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu saran yang disampaikan adalah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN begitu resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang.
“Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Kalau tidak ada aktivitas, biaya pemeliharaannya akan mahal,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Saan juga mendorong pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mempercepat proses pemindahan kedudukan pemerintahan dari Jakarta ke IKN, termasuk penempatan sejumlah kementerian dan lembaga prioritas.
Menanggapi usulan tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa penempatan Wakil Presiden di IKN merupakan wewenang penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Pertama, penugasan Wapres terserah Presiden. Presiden yang punya wewenang. Presiden yang tahu di mana Wapres terbaik ditempatkan,” ujar Politikus PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Minggu (20/7/2025).
Meski dikenal sebagai satu-satunya fraksi yang menolak pemindahan ibu kota saat pembahasan di DPR, PKS kini menyatakan bahwa IKN wajib dijaga. Mardani menegaskan bahwa proyek strategis tersebut harus tetap berjalan karena sudah menyerap banyak anggaran negara.
“IKN wajib dijaga. Walau PKS satu-satunya fraksi yang tidak setuju, sekarang IKN sedang jadi proyek negara. Sudah banyak APBN dikucurkan. Wajib dihidupkan,” tambah Mardani, yang juga menjabat Ketua BKSAP DPR RI.
Mardani juga menyarankan agar pembiayaan pembangunan IKN tak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mendorong pemerintah menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta (public-private partnership) agar pembangunan bisa berkelanjutan dan efisien.
“Banyak yang sudah bisa dikomersialkan di IKN sehingga bisa self-financing,” katanya.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Prabowo-Gibran terkait usulan NasDem maupun rencana penempatan Wapres di IKN. Namun, IKN tetap menjadi proyek strategis yang menjadi prioritas nasional pemerintahan ke depan.
