Halaman.co.id |Depok – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok meradang, merespon pernyataan Pj Sekda Kota Depok, Nina Suzana yang menyebut Fraksi PKB belum memahami konsep Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPa).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto menilai bahwa Pj Sekda seharusnya tidak menganggap wajar keberadaan Silpa, karena dalam manajemen anggaran hal tersebut menunjukkan adanya program yang tidak berjalan optimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Siswanto mengaku heran dengan sikap Pj Sekda yang menganggap wajar adanya Silpa APBD 2024. Ia katakan, Sekda seharusnya objektif dan tidak terkesan melindungi anak buahnya (OPD).
Ia menjelaskan, dalam manajemen fiskal, Silpa bukanlah hal yang positif karena bisa menunjukkan adanya ketidaktahuan OPD menyerap anggaran secara maksimal.
“Apalagi kalau Silpa-nya justru terjadi di saat defisit anggaran. Bagaimana logikanya? Kok Silpa disebut wajar, padahal realisasinya justru defisit. Harusnya Silpa itu Rp 300 miliar,” tegasnya.
Siswanto menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mendalami dan mempelajari dinamika pengelolaan anggaran, terutama terkait Silpa yang menurutnya bersifat anomali.
“Kami siap dan terus belajar. Tapi Pj Sekda juga harus paham, bahwa Silpa bukan sekadar ukuran keberhasilan program berjalan atau tidak, tapi bisa berpotensi merugikan keuangan negara,” jelasnya.
Ia mencontohkan, salah satu penyebab Silpa bisa terjadi akibat proyek yang gagal lelang. Akibatnya, dana tidak terserap pada tahun berjalan dan akan berdampak pada tahun berikutnya.
“Misalnya tahun lalu ada proyek senilai Rp 10 miliar yang gagal lelang. Tahun ini, nilai itu bisa tidak cukup lagi karena harga material naik. Ini tentu merugikan efisiensi belanja,” tutup anggota DPRD dari Dapil Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung ini.
