Halaman.co.id |IKN – Biaya pemeliharaan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaporkan mencapai Rp300 miliar per tahun. Angka ini memicu sorotan dari kalangan ekonom yang menilai beban fiskal proyek IKN berpotensi semakin membengkak jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi perencanaan dan pengelolaan aset di wilayah ibu kota baru tersebut.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan biaya pemeliharaan yang tinggi ini menjadi indikasi lemahnya perencanaan pemerintah dalam proyek pemindahan ibu kota. “Ini adalah hasil dari kebijakan yang tergesa-gesa, dengan perencanaan yang tidak matang. Akibatnya, biaya pemeliharaan infrastruktur yang belum sepenuhnya termanfaatkan justru membebani APBN,” kata Bhima, dikutip Kamis (10/7/2025).
Menurut Bhima, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran pemeliharaan tersebut kepada publik, termasuk biaya untuk jalan utama, penerangan, taman, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat menilai apakah biaya sebesar itu sebanding dengan tingkat pemanfaatan dan fungsi fasilitas yang sudah dibangun di IKN.
Sebelumnya, Otorita IKN menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan ini akan meningkat seiring berjalannya pembangunan tahap kedua dan ketiga. Saat ini, alokasi anggaran digunakan untuk perawatan infrastruktur dasar yang telah selesai dibangun, seperti jalan protokol, area hijau, serta sistem drainase dan penerangan.
Di sisi lain, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang skema pendanaan pembangunan IKN agar tidak membebani APBN secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat belum adanya kepastian pemindahan pusat pemerintahan secara penuh ke IKN dalam waktu dekat.
Hingga kini, pemerintah tetap optimistis proyek IKN dapat berjalan sesuai target, meskipun tantangan pendanaan dan minimnya investor swasta masih menjadi hambatan dalam pembangunan wilayah ibu kota baru tersebut.
