Halaman.co.id |Bandung – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizinkan penambahan kuota hingga 50 siswa per kelas demi menekan angka putus sekolah menuai kritik tajam dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
P2G menilai langkah ini merupakan solusi instan jangka pendek yang kontraproduktif dan berpotensi merusak kualitas pendidikan di Jawa Barat.
“Kami menilai, memasukkan 50 murid SMA ke satu kelas justru solusi instan jangka pendek,” ujar Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangan resminya, Minggu (6/7/2025).
Menurut Iman, kebijakan ini akan menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari menurunnya kualitas pembelajaran, beban kerja guru yang semakin berat, hingga potensi masalah psikososial pada siswa. P2G menegaskan, kebijakan penambahan kuota ini juga melanggar Permendikbudristek dan petunjuk teknis yang mengatur maksimal 36 siswa per kelas.
“Suasana kelas akan terasa sumpek seperti penjara, dan ini berpotensi menurunkan minat belajar serta mempengaruhi kesehatan mental siswa,” tegas Iman.
Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya menyebut kebijakan ini sebagai solusi cepat untuk menampung lulusan SMP yang belum mendapatkan sekolah akibat keterbatasan daya tampung SMA/SMK Negeri di Jawa Barat.
Namun, P2G mendorong Pemprov Jabar untuk mencari solusi jangka panjang dengan memperluas akses pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, menambah tenaga pengajar, serta memanfaatkan gedung milik pemerintah daerah yang dapat dijadikan ruang belajar.
“Masalah putus sekolah bukan semata soal kapasitas kelas, tapi juga soal kemiskinan, perkawinan dini, dan masalah sosial lainnya yang perlu diatasi bersama,” jelas Iman.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemprov Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan P2G tersebut.
