Penulis: Luki Leonaldo
Halaman.co.id |Depok – Dunia Pendidikan Kota Depok punya info keren banget. Wali Kota Depok akan menggratiskan siswa miskin yang ditolak sekolah negeri bisa bersekolah di swasta.
Langkah wali kota yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 4/PPU-VIII/2010 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar gratis selama sembilan tahun di apresiasi banyak pihak.
Semua Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kecuali PKS, mulai dari Gerindra, PDI-P, PKB, PPP hingga PSI mendukung upaya Pemkot Depok menjamin hak pendidikan bagi setiap anak.
Amanat Undang Undang Dasar 1945 juga bunyinya jelas, pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur bawah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya.
Terobosan pak wali ini sangat luar biasa. Sebagai penulis, saya mendukung langkah ini. Jangan biarkan ada anak putus sekolah, apalagi jika dasarnya tertera di Undang Undang.
Kebijakan menggratiskan sekolah swasta menjadi solusi daya tampung siswa yang ditolak di sekolah negeri dirasa sangat tepat, namun tidak dengan waktunya.
Papatah jika tidak bisa memelihara maka lebih baik dibunuh rasanya agak tetap melihat situasi dunia pendidikan saat ini. Banyak orang tua gusar, gundah gulana akibat anaknya tidak diterima di sekolah negeri.
Mereka kebanyakan tahu informasi pak wali depok akan menggratiskan anak miskin dapat bersekolah di swasta. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka tidak percaya.
Angan-angan mereka masih tetap berada diantara bayangan (betapa mahalnya sekolah di swasta). Jangan untuk bayar iuran bulanan, makan aja susah, bapaknya cuma driver ojol atau apalah.
Nah, mumpung sedang menjabat sebagai kepala daerah, penulis yakin pak wali depok mampu merealisasikan ucapannya membuat sekolah swasta gratis, tapi mbok ya jangan saat ini juga.
Sebagai anak, penulis ga mau bapaknya di hujat. Bapak kan orang tua saya juga di Depok.
Ingat-ingat soal sekolah swasta gratis, kebijakan menggratiskan anak miskin bersekolah di swasta tetap harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah, terutama menyangkut beban anggaran.
Jika guliran program sekolah gratis di swasta menggunakan APBD, tentu perlu kajian teknis secara mendalam dan benar-benar mendasar. Karena apapun, itu bukan uang pribadi yang bisa digunakan sesuka hati.
Nah, yang paling penting di bahas, apakah program itu bisa dijalankan sekarang? Persoalannya, saat ini para wali murid sudah tidak bisa ditenangkan, akibat tidak percaya sekolah di swasta bisa gratis. Mereka mengeluh di medsos loh.
Lantas jika program sekolah swasta gratis tidak berjalan tahun ini, akankah ribuan siswa yang ditolak di SMP Negeri menunggu tahun depan untuk bersekolah?
Tulisan ini dibuat bukan untuk menghujat, tapi lebih mendukung program yang sebenarnya luar biasa. Penulis merupakan anak 20 tahun lalu yang begitu sulit mengenyam pendidikan, hingga tidak memiliki gelar akademisi apapun.
Intinya, maju terus pak wali depok untuk mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan, minimal sembilan tahun.
Satu lagi, kebijakan seperti ini jangan dikeluarkan buru-buru, karena banyak juga pengusaha dalam bidang pendidikan yang menggantungkan usahanya dari minimnya sekolah negeri. Salam penulis
