Halaman.co.id |Depok – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Pradi Supriatna, mengapresiasi rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang akan merintis program sekolah swasta gratis bagi siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ia menilai kebijakan ini sebagai bentuk nyata dari upaya menghadirkan keadilan dalam dunia pendidikan.
“Saya rasa ini sangat bagus ya, apa yang digagas oleh pemerintah kota Depok dengan memberikan kuota kepada anak-anak yang belum tertampung di sekolah-sekolah negeri, terutama di tingkat SMP,” kata Pradi kepada Indoraya Today, Rabu (18/6/2025).
Menurut Pradi, langkah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ia pun berharap, program ini bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
“Ini juga bagian dari upaya keadilan, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Mudah-mudahan target pada SDM ke depan bisa tercapai,” ujarnya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi menekankan pentingnya kemudahan akses informasi dan mekanisme pendaftaran. Menurut dia, proses pendaftaran perlu disederhanakan agar masyarakat bisa mengikuti program ini tanpa kendala.
“Proses atau mekanismenya perlu dipermudah. Informasi-informasi harus bisa masuk ke semua lini media, baik milik pemerintah maupun swasta,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kota Depok. Pemerintah daerah, menurut Pradi, harus memastikan lokasi sekolah tidak terkonsentrasi di satu kawasan saja.
“Kalau bicara sarpras, harapan saya pemerintah menyiapkan lokasi-lokasi sekolah yang adil, tidak menumpuk di satu titik,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Wali Kota Depok Supian Suri mengungkapkan bahwa program sekolah swasta gratis merupakan solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Setidaknya 5.000 siswa yang tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta di 63 kelurahan, dengan subsidi biaya SPP sekitar Rp250.000 per bulan. Pemerintah saat ini masih melakukan penghitungan anggaran untuk merealisasikan program tersebut.
