Halaman.co.id |Depok – Produksi sampah di Kota Depok yang mencapai 1.260 ton per hari kini menghadapi keterbatasan pembuangan. Komisi C DPRD Kota Depok mengusulkan penggunaan teknologi Masaro sebagai solusi pengolahan sampah yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Bambang Sutopo, mengungkapkan bahwa saat ini Depok berada dalam kondisi darurat sampah.
“Kapasitas pembuangan kita hanya 50 ton per hari ke TPA Nambo, sisanya belum tertangani secara optimal,” tutur Bambang Sutopo dalam keterangan yang dilansir, Minggu (15/06).
Sebelumnya, Pemkot Depok sempat menggunakan insinerator di TPS Sukmajaya, namun dihentikan karena penolakan warga akibat isu kesehatan seperti ISPA.
Untuk mencari alternatif solusi, Komisi C bersama Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman menghadirkan Prof. Zaenal dari ITB pada pekan lalu.
Prof. Zaenal memaparkan teknologi Masaro (Manajemen Sampah Zero), yang dinilai lebih higienis, tidak bau, dan mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi seperti pupuk cair organik dan konsentrat pakan.
“Teknologi ini bisa mengubah sampah dari cost center menjadi profit center,” kata pria yang akrab disapa HBS ini, mengutip pemaparan ahli tersebut.
Masaro dinilai lebih kompleks dibanding metode maggot atau komposting konvensional, namun memiliki keunggulan dalam menangani sampah campuran tanpa menghasilkan limbah berbahaya.
Komisi C mendorong teknologi ini untuk diintegrasikan secara sinergis dengan program yang sudah ada, seperti maggot, RDF (Refuse-Derived Fuel), dan bank sampah.
Idealnya, model Masaro diterapkan di tingkat kelurahan atau kecamatan yang sudah memiliki fasilitas pemilahan dan komposting awal.
Komisi C dan DLHK Kota Depok juga berkomitmen mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Teknologi ini tidak hanya menawarkan solusi lingkungan, tetapi juga potensi ekonomi berkelanjutan, dengan harga jual produk pupuk mencapai Rp96.000 per liter.
Komisi C DPRD merekomendasikan agar Masaro tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dengan program eksisting. Empat poin utama disampaikan: integrasi sistem, manfaat ekonomi berkelanjutan, pengawasan teknis, serta partisipasi dan transparansi warga.
“Dengan pendekatan ini, kami yakin Depok bisa keluar dari krisis sampah dan menuju pengelolaan yang lebih sehat dan berdaya guna,” tegas pria yang akrab disapa HBS ini.
