Halaman.co.id |Depok – Koordinator Pendamping Komisi B pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Yeti Wulandari mendesak manajemen Hotel Bumi Wiyata membayarkan gaji 114 karyawan yang tertunggak selama 2 bulan, serta Tunjangan Hari Raya (THR) nya.
Pernyataan itu dikatakan Yeti usai menjadi pendamping Rapat Komis B DPRD Kota Depok dengan Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel (Kamiparho) Kota Depok.
Yeti mengatakan, adanya tunggakan gaji kepada 114 karyawan Hotel Bumi Wiyata merupakan murni kesalahan manajemen itu sendiri. Wanita berparas cantik itu juga meminta pengelola Hotel BW berinovasi, menghadapi tantangan zaman.
“Kalau manajemen Hotel BW bisa berinovasi, ada program Presiden RI pak Prabowo Subianto tentang Makan Bergizi Gratis yang bisa dikolaborasikan dengan pengusaha hotel,” kata Yeti di Gedung DPRD Depok, GDC Jumat (23/5/2025).
Hotel BW dikatakan Yeti bisa menjadi dapur umum tempat penyediaan makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah di Depok. Namun, harus melalui pengajuan dan teknis yang benar.
“Kalau memang pihak manajemen BW menyatakan bahwa tingkat okupasi yang rendah akibat tidak bisa berlangsung wisuda dan sebagainya, itu bukan karena kebijakan efisiensi anggaran, tapi saya nilai manajemen itu sendiri yang tidak bisa berinovasi,” tambahnya.
Yeti menjelaskan bahwa Bumi Wiyata bisa melakukan komunikasi kepada Badan Gizi Nasional untuk menjadi penyelenggara makan bergizi gratis di Kota Depok. Dengan begitu kata Yeti, manajemen Hotel BW bisa sedikit demi sedikit menyelesaikan masalah keuangan yang merugikan para karyawan.
Wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok tersebut menjelaskan alasan mengapa dirinya menyarankan Bumi Wiyata menjadi penyelenggara Pragram MBG.
Menurutnya, manajemen Bumi Wiyata yang memiliki ratusan tukang masak dianggap layak menjadi penyelenggara program makan bergizi gratis. Karena, tenaga ratusan karyawan itu telah terbiasa menyajikan masakan dalam jumlah besar.
“Artinya, di Bumi Wiyata tidak kesulitan menyiapkan makanan dalam jumlah besar, mereka telah terbiasa untuk itu. Segala sesuatunya sudah lengkap disana,” paparnya.
Yeti menyebut jika Hotel Bumi Wiyata menjadi penyelenggara MBG, maka sedikitnya bisa menyelesaikan masalah keuangan yang saat ini tengah dihadapi.
Ketua Komisi B DPRD Depok yang juga dari Partai Gerindra, Hamzah mengatakan Pemerintah Kota Depok telah memberikan kelonggaran pajak kepada pengelola Hotel Bumi Wiyata sejak 2022, namun diabaikan pihak manajemen.
Hamzah mengaku tidak bisa menerima jika alasan manajemen Hotel Bumi Wiyata tidak membayarkan gaji karyawannya selama 2 bulan dengan alasan efisiensi anggaran.
Karena kata Hamzah, kebijakan efisiensi anggaran baru berlaku tahun ini dimana kebijakan tertuang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025.
“Jangan salahkan program pemerintah tentang efisiensi anggaran. Tertunggaknya gaji karyawan Hotel BW itu murni kesalahan manajemen itu sendiri,” pungkasnya.
