Halaman.co.id |Depok – Politisi Gerindra Kota Depok, Hamzah menyanggah pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut pernyataan Wali Kota Depok, Supian Suri terkait eks Gedung SDN Pondok Cina 1 menjadi polemik di DPRD Depok.
Dalam keterangan yang ia berikan, Hamzah mengatakan kebijakan Wali Kota Depok telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas Partai dan Aleg di DPRD Kota Depok. Ia jelaskan hampir semua setuju akan kebijakan yang dikeluarkan wali kota.
“Jika teman PKS tidak setuju itu adalah hak politiknya masing-masing. Itu sah sah saja,” kata Hamzah dalam keterangannya tertulisnya, Senin (19/5/2025).
Menurut Hamzah, kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Depok, Supian Suri tentang eks Gedung SDN Pocin 1 adalah mengikuti Inpres no 1 tahun 2025 tengan efisiensi anggaran. Sehingga kata Hamza, Wali Kota Depok tidak melanggar konstitusi.
Didalam Inpres no 1 tahun 2025 kata Hamzah, terdapat aturan entang Efisiensi Anggaran Dalam Pelaksanaan Pedapatan dan Belanja Negara & Anggaran Pendapatan belanja Daerah, dimana Inpres tersebut meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran tahun 2025.
“Dimana, mengurangi belanja yang bersifat pendukung, dan memilah belanja yg bersifat prioritas, serta mengalokasikan Belanja anggaran pada target Kinerja Pelayanan Publik,” ujarnya.
Hamzah yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Gerindra Kota Depok menerangkan bahwa anggaran Pembangunan Masjid tetap Masih ada dan dialokasikan di Jalan Raya Bogor atau tepatnya di depan terminal Jatijajar, Kecamatan Tapos.
