PKS Kabupaten Bogor Desak Pemerintah Pusat Batalkan Kenaikan Harga BBM

Bogor – Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor secara resmi menyatakan sikap menolak keras kebijakan pemerintah soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan resmi itu dikemukakan PKS Kabupaten Bogor lewat konferensi pers yang digelar di Kantor PKS Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong Rabu (7/9/2022) siang.

Bacaan Lainnya

Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza mengatakan alasan mengapa PKS menolak keras keputusan pemerintah.

Menurutnya, menaikkan harga BBM disaat kondisi masyarakat tengah terjepit merupakan kebijakan yang sangat brutal, karena sudah pasti makin mencekik rakyat.

“Pertama kita lihat dampaknya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, sopir angkot, pedagang keliling, buruh, tani, nelayan dan lainnya. Mereka yang paling terjepit, kasihan,” kata Dedi Aroza.

Kebijakan menaikkan harga BBM dikatakan Dedi sebagai langkah yang teramat mencekik rakyat. Menaikkan harga BBM dia nilai dapat memperparah keadaan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.

“Coba bayangkan, belum bangkit dari pandemi sudah dihajar oleh naiknya harga BBM. Efek domino dari naiknya harga BBM ini sangat besar, sangat mencekik,” tegas Dedi.

Bantuan yang diberikan untuk meringankan dampak kenaikan tidak sebanding dengan kondisi rakyat kecil yang semakin terpuruk. “Meski ada bantuan, tapi tetap saja kenaikan BBM menyengsarakan rakyat,” ujarnya.

Dampak dari kenaikan harga BBM sambungnya, sudah pasti diikuti oleh naiknya harga bahan pokok, baik sandang, pangan ataupun papan. “Masyarakat dijerat oleh daya beli yang rendah, sementara daya jual tinggi,” katanya.

Dia juga menegaskan pemerintah pusat harus berani membatalkan keputusan menaikkan harga BBM, hal itu harus dilakukan demi pemulihan ekonomi rakyat.

“Kami dari DPD PKS Kabupaten Bogor meminta agar anggota DPRD F-PKS mengawal aspirasi penolakan Kebijakan kenaikan harga BBM ini, untuk disampaikan kepada Pemkab untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat. PKS sangat mengerti kesulitan rakyat dan menyatakan berpihak kepada mereka. Oleh karena itu PKS bersama rakyat terutama wong cilik, menolak keras kenaikan harga BBM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, (Keputusan Pemerintah Pusat) bahwa harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi itu mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.

Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *