Lagi, Toko Grosir Bhakti Karya Diduga Banyak Melanggar Aturan

banner 468x60

Depok – Nama Toko Grosir Bhakti Karya ikut terbawa usai adanya dua pasar modern, Alfamart dan Indomaret di Kota Depok yang diduga belum mengantongi izin lengkap, namun dapat beroperasi.

Masih dengan narasumber pertama dalam berita https://halaman.co.id/2021/09/12/selain-alfamart-20-indomaret-di-kota-depok-diduga-tidak-berizin/ pria yang enggan disebut namanya juga buka-bukaan soal adanya dugaan Bhakti Karya belum mengantongi izin lengkap.

Bacaan Lainnya
banner 300250

Dia mengutarakan, Bhakti Karya merupakan salah satu Toko Grosir terbesar yang ada di Kota Depok. Sekitar 50 Grosir Bhakti Karya tersebar di 11 kecamatan yang ada.

Berbeda dengan persoalan Alfamart dan Indomaret, Grosir Bhakti Karya dia sebutkan banyak menyalahi aturan pemerintah terutama dalam hal struktur bangunan.

Dengan kata lain, ada indikasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai fungsi, Grosir Bhakti Karya Diduga menyalahi aturan tentang struktur tata bangunan, atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Beberapa grosir ditemukan bangunannya diduga menyalahi aturan, karena berada di Garis Sempadan Sungai (GSS). Bahkan ada yang dibangun diatas sungai,” katanya kepada halaman.co.id, Senin (13/9/2021).

Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Drajat Karyoto belum memberikan tanggapan terkait adanya dugaan pelanggan yang dilakukan pihak Bhakti Karya.

Sementara, Kasatpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengaku tidak dapat bertindak terlalu jauh perihal penertiban.

Mantan Kepala Kesbangpol Kota Depok itu mengatakan kebijakan perihal perizinan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

“Jika sudah dilakukan Binwas dengan Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 tapi belum diindahkan baru dilimpahkan kepada pihak kami. Dari situ baru bisa ditindak dengan penyegelan,” kata Lienda ketika dihubungi via selulernya.

Lebih jauh Lienda menjelaskan, penyegelan merupakan tindak lanjut sanksi administrasi yang dilakukan oleh DPMPTSP namun tidak diindahkan oleh pihak pengusaha.

“Dalam hal ini, Satpol-PP menindak tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lain hal untuk PPKM, kalau melanggar ketentuan baru bisa kita langsung tindak berupa disegel tempat yang dimaksud,” pungkasnya.

 

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *